pay, numbers, digits

PDB sebagai Tolak Ukur Kemakmuran: Masih Relevankah?

oleh: Akhmad Muzakky

Produk Domestik Bruto atau PDB adalah angka yang sering dipakai di dunia untuk menggambarkan kemakmuran suatu Negara. Angka ini menghitung semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara seperti beras, obat-obatan, penjualan tiket konser, hingga bom nuklir. Segala sesuatu yang dihasilkan dan dihitung berdasarkan mata uang bisa dimasukkan ke dalam perhitungan PDB. Namun, berkaca dari definisi tersebut, angka ini seharusnya tidak digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran suatu negara. Hal ini karena proses perhitungannya yang terlalu sederhana, serta mengganggap kemakmuran hanya bisa diukur berdasarkan uang saja.

Pada awalnya, PDB diperkenalkan oleh seseorang berkebangsaan Inggris sekitar tahun 1660an, William Petty. Petty melakukan perhitungan PDB menggunakan cara yang sederhana, bahkan dia sendiri mengklaim bahwa asumsi-asumsi yang digunakan cukup meragukan dan data yang digunakan pun sangat terbatas. Namun, hal ini tidak masalah bagi Petty karena tujuan dilakukannya perhitungan tersebut hanyalah untuk menunjukkan kepada pejabat Inggris bahwa kekayaan kerajaan mereka tidak kalah hebat dibanding dengan kerajaan Perancis waktu itu. Sehingga para pejabat tersebut memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi dominasi Perancis. Berkaca dari tujuan awal, sebenarnya PDB tidak pernah didesain sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi. Namun hanya untuk membangun perspektif yang bersifat retorik saja. Pergeseran tujuan dari dilakukannya perhitungan PDB ini semakin diperparah oleh Arthur Cecil Pigou. Pada tahun 1920an,  Pigou mempopulerkan PDB sebagai tolak ukur “welfare” (kemakmuran), bukan lagi “wealth” (kekayaan) seperti yang sering disebut oleh Petty di awal masa karirnya. Padahal “welfare” memiliki arti yang lebih luas yang harus diukur dari segala dimensi seperti tingkat kepuasaan hidup, kesehataan, bahkan tingkat kebahagiaan yang sering tidak berasosiasi dengan standar ukur uang.

Kelemahan lain dari PDB sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi dapat dilihat dari segi komponen perhitungannya. Bayangkan saja, aset-aset yang dimiliki seseorang tidak pernah dihitung seiring berjalannya waktu sampai aset tersebut diperjual belikan. Hal ini sama sekali mengabaikan apa yang sering terjadi di wilayah pedesaan. Banyak orang kaya di desa sengaja menahan asetnya dari generasi ke generasi. Kondisi-kondisi semacam inilah yang selalu luput dari perhitungan PDB, sehingga angka ajaib ini selalu gagal menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat. Belum lagi, perhitungan PDB per kapita secara sembrono menghitung seluruh kekayaan di suatu negara dibagi jumlah seluruh rakyat di wilayah tersebut. Lalu secara polosnya menganggap angka tersebut sebagai representasi rata-rata penghasilan penduduk-penduduknya. DIlihat dari sisi manapun juga, cara perhitungan yang naif ini telah gagal menangkap adanya ketimpangan di tengah masyarakat. Sehingga, dinamika apapun yang yang diukur berdasarkan PDB tidak akan pernah mampu menjelaskan status terkini dari kualitas hidup masyarakatnya.

Sebagai tambahan, pertumbuhan PDB juga sangat digilai oleh pemerintahan di berbagai negara. Mereka berloma-lomba untuk menggenjot pertumbuhan PDB dengan terus berusaha mendorong kegiatan produksi di negaranya. Sebagai contoh, Indonesia menjadikan pengembangan industri kelapa sawit sebagai proyek strateigs dari waktu ke waktu. Tentu hal ini menguntungkan bagi negara dan masyarakat pada umumnya. Namun, industri ini sering sekali bersinggungan dengan kepentingan masyarakat lokal. Agustus 2020, Buhing sebagai ketua adat Kinipan ditangkap atas tuduhan kekerasan di lahan perkebunan kelapa sawit. Padahal, Buhing hanya ingin mempertahankan tanah adat dari betapa ekspansifnya proyek kelapa sawit di daerahnya. Belum lagi, banjir di awal 2021 yang terjadi di Kalimantan, disinyalir terjadi karena meluasnya perkebunan kelapa sawit. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menganggap banjir tersebut sebagai akibat betapa agresifnya pemerintah dalam memberikan izin perkebunan sawit di wilayah tersebut. JATAM mencatatkan jika ditotal 17% wilayah Kalimantan selatan telah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit, diperarah lagi 33% lainnya menjadi lahan pertambangan batubara.

Selain dampak negatif terhadap lingkungan, para ekonom abad 20-an menduga pertumbuhan ekonomi adalah sebab dari degradasi sosio-kultural. Para ekonom tersebut berdalih, pertumbuhan ekonomi menyebabkan runtuhnya masyarakat komunal. Masyarakat komunal pada saat itu memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Kaum yang kurang beruntung dijamin penghidupannya dan diatur berazaskan kekeluargaan dan klan. Mereka dianggap mampu mengatur agar sumber daya bisa diakses secara gratis oleh golongan yang membutuhkan. Tapi, akses gratis inilah yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Puncaknya, revolusi industri-lah yang menjadi titik penanda hilangnya bentuk masyarakat komunal. Masyarakat yang dulunya bertindak secara kolektif, sekarang menjadi lebih individualistis.

Tanpa melupakan konteks yang terjadi pada awal tahun 2020, Indonesia dan beberapa negarai lain telah dikeluarkan dari daftar negara berkembang. Dasar pengambilan keputusannya diambil dari angka pertumbuhan dan nilai dari PDB itu sendiri. Sehingga negara-negara tersebut tidak pantas dianggap sebagai negata berkembang. Memang, sekilas Indonesia telah bertransformasi menjadi negara yang sangat diakui oleh kebanyakan negara. Mulai dari pendapatan per kapita yang besar, meledaknya jumlah masyarakat menengah, hingga kencangnya pembangunan fisik yang diklaim bisa menstimulasi perekonomian negara. Fokus kebijakan pemerintah pun diarahkan untuk menyederhanakan peraturan yang menghambat investasi seperti wacana pengecualian aturan AMDAL dan IMB. Wacana ini menggambarkan bagaiamana tingginya hasrat pemerintah untuk mengejar indikator ajaib itu, yaitu pertumbuhan PDB. Memang peningkatan PDB selalu diikuti oleh tumbuhnya penerimaan pajak, serta munculnya lapangan kerja baru. Namun, persoalannya apakah masyarakat dari seluruh lapisan, golongan, dan wilayah di Indonesia akan menikmatinya. Atau sebaliknya, kemanfaatannya hanya akan dinikmati oleh kelompok tertentu dan semakin menguntungkan pemegang modal besar saja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *