Edelweiss Jawa dan Hak Ekonomi Masyarakat Adat Tengger

oleh Nabilla Nailur Rohmah

Masyarakat suku Tengger di Desa Argosari Kabupaten Lumajang kini bersuka cita karena keinginan mereka untuk kembali leluasa memiliki hak pengelolaan atas hasil tanaman Edelweiss Jawa (Anaphalis Javanica) dapat segera terwujud. Para petani setempat yang tergabung dalam paguyuban penjual bunga akan menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan lahan budidaya bunga Edelweiss yang berada di kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Menurut Bapak Sutiono, salah seorang pengerajin bunga di Dusun Gedok Desa Argosari Kecamatan Senduro, warga telah mendapatkan hak untuk menggarap lahan seluas 3 hektar. Rencananya, total lahan yang akan digarap oleh warga di desa ini  adalah seluas 10 hektar.

Hak pengelolaan atas SDA merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat adat karena secara antropologis, mereka adalah entitas yang paling dekat dan paham dengan pengelolaan keaneka ragaman hayati di ruang hidupnya.  Hal tersebut juga diakui dalam Konvensi ILO 169 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa sistem pengetahuan lokal memungkinkan masyarakat hukum adat untuk menggunakan, mengelola, dan melindungi keanekaragaman hayati yang ada di wilayah tanah adat mereka. Dalam konvensi tersebut diatur bahwa kewenangan untuk mengambil kendali dan mengelola potensi ekonomi wilayah adat merupakan bagian dari hak-hak mendasar  yang melekat pada masyarakat adat setempat.

Namun hingga kini, konflik antara pemenuhaan hak masyarakat adat dengan agenda pemerintah dalam melakukan konservasi flora dan fauna masih sering terjadi. Dalam catatan Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, pada awal tahun 2021 terdapat setidaknya total 492 konflik yang terdaftar. Sementara itu, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) pada tahun 2019 mencatat lebih dari 1,86 juta hektar wilayah adat di seluruh Indonesia beririsan dengan kawasan konservasi. Jumlah ini memiliki resiko konflik yang tak kecil apabila tidak dibarengi dengan kebijakan dan pengelolaan yang proporsional.

Kini, keinginan para pemerhati masyarakat adat untuk menyelaraskan konservasi dengan pemenuhan hak-hak masyarakat adat kini bukan lagi sekedar gagasan utopis. Kabar baik mengenai keseimbangan antara pemenuhan hak masyarakat adat dan agenda konservasi datang salah satunya  dari wilayah Tengger. Sebenarnya, gagasan untuk membudidayakan tanaman Edelweiss di kawasan Tengger telah ada sejak lama, namun baru terwujud pada tahun 2017. Pada tahun itu, diresmikan taman wisata budidaya Edelweiss di wilayah Wonokirti, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, pada tahun 2018  diresmikan pula taman wisata bunga Edelweiss di Seruni, Desa Ngadisari Kabupaten Probolinggo. Kebijakan budidaya tanaman Edelweiss ini merupakan bentuk keberhasilan masyarakat dalam mengkomunikasikan kepentingan mereka dengan pihak pengelola Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Dalam bahasa Tengger, bunga yang termasuk dalam spesies dilindungi ini dikenal dengan sebutan Tanlayu, berakar dari bahasa Sansekerta yang berarti “tidak pernah layu”. Sejak diberlakukannya kebijakan taman nasional pada tahun 1982, masyarakat tidak dapat lagi leluasa mengambil bunga yang berada di luar kawasan zona pemanfaatan. Selain itu, mereka juga dilarang keras untuk mengambil manfaat ekonomi dari tanaman ini.

Bapak Sutiono menceritakan pengalamannya dikejar-kejar petugas TNBTS saat kedapatan memetik dan menjual bunga tersebut dahulu pada tahun 2000-an. Beberapa kawannya sesama Suku Tengger bahkan pernah dibawa ke kantor polisi karena kedapatan mengambil manfaat ekonomi dari bunga ini. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, pengelolaan konservasi alam di wilayah TNBTS telah berkembang menjadi lebih memperhatikan hak-hak dan budaya masyarakat adat setempat. Tanlayu merupakan tanaman bunga yang selalu terkait dengan identitas masyarakat setempat. Masyarakat Tengger telah secara turun-temurun diajarakan kapan bunga dapat dipetik dan bagaimana cara memanennya, sehingga tanaman ini dapat terus tumbuh dan berkembang biak.

Pengembangan budidaya tanaman Edelweiss Jawa dan legalisasi pemanfaatannya untuk pemenuhan hak ekonomi masyarakat setempat merupakan angin segar bagi dunia konservasi. Pembangunan taman nasional yang hanya memperhatikan kelestarian flora dan fauna kerap menjadi masalah bagi hak-hak dan eksistensi masyarakat adat setempat. Orang-orang Tengger telah memberikan contoh, bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat adat tidak bertentangan dengan prinsip konservasi. Keduanya dapat berjalan seiringan, dan justru masyarakat adat merupakan agen utama yang menjadi punggawa kelestarian tanaman ini. Keharmonisan antara pemenuhan hak adat dan konservasi lingkungan di wilayah Tengger ini diharapkan dapat menjadi model bagi pemerintah dalam mengelola zona konservasi di wilayah lainnya. Sehingga tidak ada lagi isu bentrokan antara hak masyarakat adat dan kepentingan konservasi seperti yang selama ini kerap terjadi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *